BerandaWarta – Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2025 telah diterima Pemprov Jabar, yang fokus utamanya dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyerahkan DIPA dan TKD tahun 2025 tersebut di Gedung Pakuan, Kota Bandung, pada Rabu (11/12/2024).
Penyerahan dilakukan secara digital kepada kepala satuan kerja dan kepala daerah di Jabar, yang didampingi langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jabar Teguh Dwi Nugroho. Bey pun menyampaikan amanat Presiden RI terkait fokus kebijakan APBN 2025.
“Kami lakukan hari ini, kemarin secara nasional di Jakarta. Kami ingin cepat jadi hari ini, supaya lebih cepat, apa yang harus dikerjakan jadi lebih awal lagi,” ucap Bey.
DIPA dan TKD 2025 yang bersumber dari APBN tersebut sudah mulai bisa digunakan awal tahun 2025 ini.
“Jadi tidak lama lagi,” katanya.
Alokasi Anggaran Ikuti Arahan Presiden
Bey mengatakan, penggunaan APBN Tahun 2025 berfokus pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Bey juga menjelaskan arahan Presiden RI terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis yang harus dapat memperkuat ekonomi sekitar sekolah.
“Mohon diperhatikan terutama terkait dengan makan bergizi, arahan Bapak Presiden harus melibatkan ekonomi lokal,” tutur Bey.
“Makanan bergizi ini bukan dari catering besar, tapi lebih melibatkan BUMDes juga ibu-ibu PKK di sekitar sekolah itu, sehingga ini menguatkan ekonomi lokal,” tambahnya.
Bey berharap, dengan melibatkan ekonomi lokal di sekitar sekolah, program makan bergizi gratis tidak hanya membentuk anak-anak yang sehat, tetapi juga memperkuat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
“Jadi tidak hanya anak-anak lebih sehat, tapi juga ekonomi lebih juga kuat, karena yang menyiapkan di situ, makanan dari situ, beras juga dari situ jadi akhirnya perekonomian lokal juga bergerak,” kata Bey.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jabar Teguh Dwi Nugroho menuturkan bahwa DIPA dan TKD merupakan dokumen penting untuk menjadi acuan bagi pimpinan instansi vertikal dan kepala daerah.
Baca Juga: Ternyata Guru Swasta Bisa Ikut PPPK, Inilah 4 Kategori yang Bisa Mengikuti Seleksi
Hal itu dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Harapannya kemudian APBN yang dikucurkan ke Provinsi Jawa Barat ini segera bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Teguh.
“Dengan kegiatan itu dilakukan tentu akan membuka lapangan kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jabar akan terus tumbuh dengan baik,” tambahnya. (*)
